Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sudah jengah dengan praktik operasi tangkap tangan (OTT) tindak korupsi yang menghabiskan banyak biaya.
Karena menurutnya, pelaksanaan digitalisasi tak hanya memangkas biaya, tetapi juga mengecilkan potensi praktik korupsi.
« Kita sudah lihat e-catalog kita sudah masuk secara berjenjang akan mengurangi korupsi. OTT itu juga enggak akan terjadi lagi, pasti korupsi berkurang mahjong ways sebab Anda deal dengan mesin, » ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Luhut bahkan mengaku pernah dihujat gara-gara tak sependapat dengan praktik OTT. Pasalnya, ia menganggap itu sebagai aksi yang kampungan.
« Anda lihat kini mana, dulu aku di-bully, dibilang mengapa Pak Luhut itu enggak sependapat OTT. Ya enggak sependapat lah, sekiranya dapat tanpa OTT, mengapa dapat OTT? » ungkap ia sembari bercerita.
« Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tau-tau nyadap ia lagi bicara sama istrinya, wah sedap tadi malam mam katanya, kan repot-repot. Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar, » sambungnya.
Lebih lanjut, Luhut ikut buka suara soal tudingan membonsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun, ia mengklaim KPK ikut serta dalam penyusunan e-catalog.
« Anda lihat, aku sudah bilang, orang masih bilang KPK itu di-bonsai, apanya di-bonsai? Itu yang bikin e-catalog itu kan KPK juga ikut, dengan kami kerjasama. Kita lakukan itu, sehingga orang tak perlu lagi mengerjakan tangkap OTT-OTT, » tuturnya.
Tidak Pusingkan Utang, Luhut Pede Pemerintah Tuntaskan IKN dan Program Makan Free
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menepis tudingan Indonesia sebagai negara pengutang. Dia menilai utang pemerintah masih tergolong aman, dengan rasio utang kepada produk domestik bruto (PDB) di kisaran 36 persen.
« Ada orang yang bilang utang kita tinggi, rasio kita kepada GDP masih 36 persen masih sangat rendah dibandingi banyak negara. Dimana yang salah? » ungkap Luhut dalam acara HUT HIPMI ke-52 di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Menurut ia, pemerintah juga target pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal. Dia bahkan percaya defisit APBN ke depan bakal tetap terjaga di kisaran 2,5 persen.
« Ini di kantor aku mereka membuat satu economic model. Sehingga kita dapat lihat 5 tahun ke depan itu kita sebetulnya tak ada problem dengan budget deficit 2,5 persen, » imbuh Luhut.
Sehingga, ia optimistis pemerintah ke depan bakal tetap dapat menyelesaikan pelbagai proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan tol, sampai program Makan Bergizi Free yang dibawa Presiden RI 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto.
« Ini kita dapat menyelesaikan di ibu kota, kita dapat menyelesaikan Tol Sumatera, kita juga dapat menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi, yang itu akan dikerjakan secara berjenjang melewati pandangan baru presiden terpilih, » ungkapnya.
Oleh maka, Luhut kembali menekankan bahwa utang negara tak akan jadi beban untuk ke depan. Pemerintah disebutnya sudah menata ekonomi nasional secara jangka panjang, termasuk untuk urusan utang.
« Kita enggak ada problem, utang kita masih reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas, realokasi belanja menjadi produktif, dan seluruh kita lakukan secara berjenjang, berkelanjutan, fiskal ini akan terus dijaga, » tegasnya.
« Anda lihat angka-angka ini masih tetap bagus. Rasio utang, rasio bunga utang kita, seluruh dibereskan dengan bagus. Dan ini pengalaman dari pemerintah, Indonesia aku kaprah belum pernah gagal bayar berpuluh-puluh tahun, » pungkas Luhut.